DISKRIMINASI RASIAL TERJADI DI JAKARTA

DISKRIMINASI RASIAL TERJADI DI JAKARTA

SKTB-Jakarta,Diskriminasi Rasial dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia terhadap orang asli Papua saat demo damai, senin, 1 Desember 2014, di Bundaran HI, Jakarta.

Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Papua yang ke-53 tahun, tapi juga peringatan sistem penjajahan Indonesia di tanah Papua dari tahun 1961-2014, Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi damai di depan Bundaran HI, kemarin, senin, 1 Desember 2014. Aksi tersebut bertujuan ke Istana. Aspirasi ini sesungguhnya disampaikan pada Presiden baru dalam kepemimpinan baru setelah pelantikan beberapa bulan lalu.

Sayang-nya, aksi tersebut dilarang oleh Pihak Kepolisian, sementara, banyak orang yang melakukan aksi, diberikan kesempatan. Menurut Marthen Goo,“Sangat jelas kalau ada  Diskriminasi Rasial yang dilakukan oleh Polisi. Hal itu bisa kita lihat dengan, (1). Polisi melarang mahasiswa Papua aksi dengan blokade dan polisi berusaha memancing konflik untuk mengkriminalkan demo damai; (2). Pernyataan Komandan Polisi, ‘kami punya pengalaman di Papua’, yang sesungguhnya menegaskan bahwa upaya mematikan demokrasi di Papua diterapkan di Jakarta, khususnya kepada Orang asli Papua; (3). Semua orang di Jakarta bebas melakukan aksi sampai pada tujuan aksi dan waktu yang sudah ditentukan, dan, polisi hanya mengawal aksi. Untuk Papua, Polisi justru melarang mahasiswa Papua aksi di Istana, dan Polisi memblokade”.

Tambah Marthen, “ini sudah sangat terlihat dengan jelas bahwa, upaya mematikan Demokrasi terbukkti benar dilakukan oleh Negara melalu aparat keamanan mereka. Sementara di daerah lain selain di Papua, diberikan kebebasan terhadap rakyat dan massa aksi. Ini membuktikan bahwa Negara melalui aparat sangat ‘Diskriminasi terhadap Rasial’. Hal lain di Papua jika kita lihat, misal-nya ada penyisiran yang dilakukan atau ada konflik antara TPN dan Polisi, biasa-nya Polisi menyisir rakyat sipil Papua tak berdosa, sementara masyarakat di luar Papua diberi perlindungan, penjagaan dan bahkan makan serta minum. Ini tindakan Diskriminasi Rasial yang sudah dibangun lama di Papua, dan kini di Jakarta pun nyata dilakukan pada aksi Papua dengan perbedaan aksi”.

Jika Diskriminasi Rasial seperti itu dipertahankan terus menerus, dikawatirkan Bangsa Papua akan lebih cepat dibuat punah di Negara Indonesia ini. (***STEV***)

Indonesian police beating West Papuan women in Jakarta.

Indonesian police beating West Papuan women in Jakarta. 




On 1st December thousands of West Papuan students, demanding self-determination and independence from Indonesia, rallied in Jakarta. 
Indonesian police beat the peaceful demonstrators and tried to break up the rally in an attempt to stop the message of the West Papuan people from being told. 

The people of West Papua and their supporters made a global flag raising day on 1st December to raise essential awareness for their freedom struggle. In the face of an Indonesian government which has killed over 500,000 Papuans.

To find out how you can help the people of West Papua, please visit here: http://freewestpapua.org/take-action/

Thank you very much

KTT VANUATU, PEMIMPIN PAPUA BARAT SEGERA BUAT BADAN KOORDINASI KERJA

KTT Vanuatu, Pemimpin Papua Barat Segera Buat Badan Kordinasi Kerja

Foto Tokoh Kemerdekaan bangsa Papua Benny Wenda tinggal di Oxpord Inggris. Dipotret ketika Wenda mengikuti konfrensi tingkat tinggi di Vanuatu dan dijemput oleh masyarakat Vanuatu di atas panggung, senin, (/12/2014, dok Free West Papua.co.id).

Jayapura, Jubi – Delegasi berbagai organisasi diharapkan bersatu dengan segera membuat badan kordinasi kerja untuk menjawab aplikasi Melanesian Spearhead Group (MSG) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Penyatuan Papua Barat yang tengah berlangsung di Port Vila, Vanuatu.

Elias Ramosta Petege, aktivis HAM Papua di Jogjakarta mengatakan, persatuan semua organisasi di Papua Barat untuk perjuangan pembebasan Bangsa Papua harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penyatuan itu bisa diawali dengan melakukan rekonsiliasi, dimana para pemimpin organisasi harus mau membuat badan kordinasi kerja terkait aplikasi Melanesian Spearhead Group.

“Para pemimpin Papua harus segera membuat rekonsiliasi dan persatuan menyeluruh dalam sebuah badan kordinasi bersama. Setelah mereka pulang dari Vanuatu, entah hasilnya baik atau jelek, kita di Papua harus ada semangat baru, hidup baru yang dapat menghimpun semua kekuatan rakyat sipil dan organ-organ pergerakan yang ada di Papua untuk melawan penindasan dan ketidakadilan di Papua,” kata Petege kepada Jubi, Rabu (3/12).

Menurut Petege, masyarakat Papua sedang berada dalam sistem penindasan pemerintah Indonesia. Sistem penindasan itu digambarkannya melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Diantaranya, melakukan pemekaran wilayah-wilayah padahal belum memenuhi syarat dilakukannya suatu pemekaran, seperti jumlah penduduk. Untuk itu, Petege dari Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) yang berbasis di Jakarta itu mengimbau agar hal-hal yang menimbulkan perpecahan antar masyarakat Papua dapat dihindari.

“Karena kita sudah akan melawan sistem penindasan pemerintah. Dan itu harus juga dinyatakan dengan membentuk sebuah wadah kordinasi bersama. Di wada inilah, setiap pemimpin Papua harus bersatu tanpa curiga, ego dan tanpa ragu demi Papua,” harapnya.

Petege mengatakan, ada empat syarat utama untuk penyatuan. “Pertama, para pemimpin Papua harus saling mengakui apa adanya. Kedua, para pemimpin Papua harus meninggalkan sikap ambisi, egois dan tidak boleh praktekkan politik primodialisme.”

Lanjut Petege, syarat ketiga, para pemimpin harus punya kekhasan berdemokrasi. “Itu artinya, para pemimpin Papua harus mengarahkan arah perjuangan Papua pada penegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, jika kemerdekaan politik adalah agenda utama, maka setiap pemimpin harus setia melaksanakan agenda tersebut sampai sukses,” ujarnya.

Kemudian, syarat keempat, para pemimpin Papua harus melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran. “Karena kebenaran akan membenarkan kita dan mengalahkan pemerintah, yang menindas dan membunuh rakyat Papua selama ini,” lagi kata Petege.

Dalam kesempatan berbeda, Yusak Reba, dosen Fakultas Hukum di Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, rakyat di Tanah Papua telah lama merindukan hubungan dan penyatuan antar setiap pemimpin. Ia mengaharapkan, sekembalinya para delegasi Papua Barat dari Vanuatu nanti, semua harapan rakyat Papua untuk persatuan itu benar-benar terwujud. (Ernest Pugiye).

South-west flies the flag in West Papua's freedom fight

By JARROD WOOLLEY

Dec. 3, 2014, 4 a.m.

John Gratton Wilson, from the Australian West Papua Association south-western Victoria group, holds aloft a West Papua “morning star” independence flag during a flag-raising ceremony on Warrnambool’s Civic Green.

See your ad here

THE continuing fight for independence in West Papua received support in Warrnambool on Monday evening. 

Monday was the 53rd anniversary of the Dutch announcing their intention for the province to become an independent nation. Nineteen days later Indonesia claimed the territory with a United Nations-backed vote, which many believe to have been corrupt. 

The morning star flag, which was raised on the Civic Green, was the intended national flag. 

Australian West Papua Association south-western Victoria spokesman John Gratton Wilson said the flag raising was a small gesture to show the fight for freedom was ongoing. 

He said the group met monthly and raised funds for West Papuan refugees who live in villages along the border with Papua New Guinea. 

“It’s now too dangerous for the West Papuan people to fly the flag in their own country,” he said. 

“A 2012 report from Amnesty International estimated at least 100,000 deaths or disappearances during the past 50 years of Indonesian police and military rule.

“The West Papuans believe that figure is closer to 500,000. By any measure that is a state-controlled genocide.

“For over 50 years the world at large and successive Australian governments have looked the other way. This was a small gesture to show solidarity and support.”

See your ad here

jwoolley@fairfaxmedia.com.au 

REKONSILIASI DAN PENYATUAN WEST PAPUA DIADAKAN DI PORT VILA, VANUATU 1-4 DESEMBER 2014

Laporkan - Dengan Pacific Media Watch, 4 Desember 2014

Nakamal Chiefs 'di Port Vila, Vanuatu - adegan pertemuan tertutup.

Papua Barat rekonsiliasi dan penyatuan konferensi yang diselenggarakan di Port Vila untuk kelompok separatis yang berbeda dari Papua Barat telah pergi ke mode stealth sebagai delegasi telah membarikade dirinya di Chiefs 'nakamal untuk membicarakan dan membuat rekomendasi untuk jalan ke depan.

Tidak ada anggota dari media lokal atau masyarakat telah diizinkan masuk ke nakamal.

Pembatasan ini merupakan tindakan pencegahan untuk menghindari mata-mata Indonesia menyusup pertemuan.

Berbagai kelompok diwakili dalam pertemuan tertutup di sini untuk mencari alasan umum di mana mereka dapat diizinkan Status anggota ke dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), badan regional yang mendukung kepentingan Melanesia.

Indonesia, penjajah Papua Barat saat ini, telah diberikan status "pengamat" di MSG sementara West Papua sejauh ini telah ditolak representasi. Spekulasi utama mengenai hal ini akan disebabkan oleh kenyataan bahwa Papua Barat bukan negara berdaulat sehingga tidak dapat direpresentasikan dalam sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara berdaulat Melanesia.

Ada beberapa faksi separatis mengaku memperjuangkan hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Konferensi ini bertujuan untuk membawa faksi ini bersama-sama untuk merumuskan kesamaan di mana mereka dapat pindah ke MSG sebagai anggota penuh-waktu.

Sementara itu, Indonesia telah mengancam untuk memotong semua hubungan diplomatik ke Vanuatu untuk ikut campur dalam urusan internal. Radio Selandia Baru melaporkan bahwa Akting Duta Jakarta ke Vanuatu, Imron Cotan telah mengindikasikan bahwa mungkin ada perang.

"Indonesia siap untuk pergi berperang untuk mempertahankan Papua dalam wilayah kami sehingga kami memang serius tentang Papua. Tidak ada yang saya percaya harus mengambil ringan. Indonesia akan lebih dari siap untuk membekukan apa pun jika kedaulatan kami atas Papua dipertanyakan. Itu pasti tidak masuk di Indonesia. "

Vanuatu, bagaimanapun, bersikeras dengan sikapnya untuk mendukung Papua Barat. Ini selalu menjadi pendukung setia "Free West Papua" gerakan dan telah memperjuangkan penyebab menentukan nasib sendiri selama bertahun-tahun.

Fr Walter Lini, ayah utama bangsa ini terkenal menyatakan bahwa "Vanuatu tidak bebas sampai semua Melanesia gratis."

Hal ini dengan sikap yang Vanuatu tidak akan menyerah pada ancaman di Indonesia, namun akan tetap menjadi pendukung kuat dari Papua Barat. Dukungan ini telah pergi sejauh yang tampaknya "campur tangan" dalam urusan internal Indonesia sehingga suara orang Papua Barat 'dapat didengar di MSG.

Papua Barat didominasi Melanesia. Ketika penjajah Belanda mereka yang tersisa di tahun 1950 hingga 1960, Papua Barat dimasukkan ke Indonesia melalui pemungutan suara dicurangi disebut "Act pilihan bebas" pada tahun 1969. Sejak saat itu, orang Papua Barat telah dihadapi meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran ini telah menjadi salah satu alasan mengapa Vanuatu akan selalu mendukung perjuangan Papua Barat 'untuk menentukan nasib sendiri.

Rapat Papua Barat dibarikade, Indonesia Menunjukkan Perang, Vanuatu Adamant awalnya diterbitkan di Papua Barat.

SIKAP PERNYATAAN OLEH FAKSI INDEPENDEN KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT

FAKSI INDEPENDEN KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT

Sekretariat Jalan Sorong Kamkey –Abepura Papua Call Person 081247774283.

Mengingat Pentingnya Momentum Internasional terkait Masalah Papua barat Merdeka dari Pemerintah Indonesia yang adalah bangsa Penjayah di Papua barat maka Kami Menyeruhkan Kepada yang Mulia Perdana Mentri Vanuatu di Tempat beserta Jajaran pemerintahanya yang di kasihi oleh Tuhan yang maha Kuasa atas terselanggaranya Rapat Pimpinan Perjuangan di Vanuatu bersama Rakyat Vanuatu dan Pimpinan Perjuangan Vanuatu kami sangat Mendukung Penuh dan berikan Apresiasi Tinggi Pada Pemerintah Vanuatu .,Kami Pimpinan Organisasi Perjuangan Papua barat sebagian Tidak bisa hadir karena Pemerintah Indonesia Memblokade Jalur Udara wilayah Pasifik Mulai dari Bandara Udara Vanimo menuju Protmoresby PNG terkait ada Indikasi Permainan Indonesia terhadap seluruh bandara udara wilaya Pasifik kami di hambat urusan sangat berbelit –belit .Bagian yang lain adalah soal Pendanaan penerbagan kami mengalami kesulitan maka Beberapa Toko Papua yang tergabung dalam Faksi Independen Kemerdekaan Rakyat Papua sangat Mendukung Keputusan yang dapat Membuahkan masa depan Papua barat yang merdeka dan berdaulat .kami berharap satukan Aplikasi west Papua menjadi Keanggotaan Tetap dalam Forum tertinggi Negara –Negara Pasific .dan Kami sarankan Aplikasi Opsi A,Opsi B ,Opsi C,Terjadi Standing Posisi maka Opsi D adalah Opsi Alternatif yang dapat membuahkan hasil yang mengembirahkan Rakyat Papua dan akan masa depan Papua barat yang merdeka Penuh .Kami menyampaikan Trimakasih dan Apresiasi yang sangat Tinggi Kepada Pemerintahan Vanuatu dan Rakyat Vanuatu terlebih khusus salam hormat dari Rakyat Papua yang ada dalam negeri menyampaikan terimakasih sangat mendalam atas semua upaya pengorbanan moril maupun Materil semoga Tuhan Allah Leluhur Orang Melanesia dapat Memberkati kita .
Salam Kemerdekaan Bangsa Papua adalah doa semua orang Papua yang sedang menanti Keputusan Pemerintah Vanuatu bersama Pimpinan Komponen bangsa Papua .Salam Free.Free.Free.PapuaBarat .

                                                                                                                      Jayapura 2 Desember 2014

,,Hormat Bersama Papua barat Merdeka ,,

FAKSI INDEPENDEN KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT .

TTD .

( Usama .usman Yogoby )

-Koord Umum FIP-PB dan Koord Umum Tim Pemuda Mahasiswa Papua di Dalam Negeri Untuk Menyikapi Rapat Internasional West Papua di ProtVila Vanuatu .

-N/B
1 .Bangsa Papua dalam Negeri Menantikan Keputusan Final dari Pemerintah Vanuatu dan Negera –Negara Pasific apapun hambatan .

2.Mohon Waspada dengan Penyusupan dari Pemerintah Indonesia kepada Orang asli Papua dan Orang di Luar Papua system terdeteksi .

3.Kami Mendukung 100% untuk Memasukan West Papua menjadi Keanggotaan Resmi dan Menghindari/Menolak Keanggota Opsever yang bersifat sebentara .
4.Bersatu dan Amankan Kepentingan Umum untuk Bangsa Papua dan Menghindari Kepentingan Kelompok atau Faksi Tertentu .

5.Pemerintah Indonesia adalah Negara Pelaku Pelanggaran Ham Terberat di Papua barat hamper setengah abad bangsa papua menjadi minoritas maka Pemimpin Perjungan Papua Barat harus berfikir Jernih dan kita tidak bermain –main dan bertanggung Jawab dengan Jiwa besar pertemuan Internasional Negara –Negara Pasific ini .

Salam Kemerdekaan Kita akan Menang Karena Tuhan Membawah Kemenangan bagi Umat Tertindas. Wa wa wa wa.

BUMI SAKIT ( Ketika Memandang Kelakuan PT Freeport Indonesia di Timika-Papua)

BUMI SAKIT

Oleh Andrio Temorubun

Bumi diciptakan dengan baik dan segala sesuatu yang ada di dalamnya pun baik adanya. Kitab Suci mengisahkan bahwa proses penciptaan yang terdapat dalam kitab Kejadian merupakan hal yang baik, sebagaimana Allah melihat semuanya itu baik. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk berkuasa atas semua ciptaan, namun kekuasaan itu disalahgunakan demi keegoisan semata sehingga manusia harus jatuh ke dalam dosa.

Berawal dari revolusi industri pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 di inggris yang ditandai dengan perkenalan mesin uap merupakan awal perubahan teknologi, sosioekonomi dan budaya. Revolusi industri diwarnai oleh ledakan produksi barang dalam jumlah banyak dan beragam dalam waktu singkat. Banyak negara yang masyarakatnya mengalami kemakmuran melalui proses industrialisasi tersebut. Namun bersamaan dengan itu, muncullah dampak negatifnya yang selama bertahun-tahun terus dibicarakan yaitu “pencemaran lingkungan” yang membuat bumi sakit. Bumi sakit karena hampir seluruh komponen bumi sudah tercemar yakni air, udara dan lingkungan.

Pencemaran air baik di laut maupun di darat sudah sejak lama terjadi. Pencemaran tersebut berasal dari limbah industri dan rumah tangga. Industri membuang berbagai macam polutan seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, PAH (polyciclic-aromatic-hydrocarbon) dan PCB (ply-chlorinated-biphenyl) ke dalam air sehingga menyebabkan air menjadi beracun. Air tersebut menimbulkan mutasi genetik dan kanker serta bahaya lain bagi kesehatan makhluk hidup khususnya manusia. Pencemaran air tersebut merupakan masalah global yang membutuhkan perhatian intensif. Telah dikatakan dalam berbagai media massa bahwa air merupakan penyebab utama untuk kematian dan penyakit manusia. Diperkirakan lebih dari 14.000 orang setiap harinya harus meninggal karena air tersebut.

Udara yang kita hirup sekarang ini telah terkontaminasi oleh berbagai gas beracun. Pencamaran udara merupakan peristiwa masuknya polutan ke dalam lapisan udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Polutan ialah gas dan asap yang berasal dari proses pembakaran oleh mesin pabrik, pembangkit listrik dan kendaraan bermotor yang mengakibatkan polusi udara. Gas dan asap itu mengandung carbon dioksida, chlorofluorocarbon (CFC), carbon monoksida, belerang oksida, sulfur dioksida dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan hujan asam, penipisan lapisan ozon dan pemanasan global. Hal ini sangat berdampak pada kehidupan mahkluk hidup yang berorientasi pada bumi. Berbagai macam jenis penyakit terus menyerang manusia seperti asma, kerusakan otot dan jantung, kanker, katarak, iritasi pada paru-paru dan lain sebagainya. Dengan demikian, proses rantai makanan akan terputus dengan punahnya berbagai jenis mahkluk hidup. Hal ini akan sangat merugikan kita karena udara yang dihirup secara gratis tidak mampu dijaga sehingga kita harus membayar mahal untuk bernafas melalui tabung oksigen yang telah disediakan bi berbagai Rumah Sakit.

Dahulu hutan hanya berfungsi sebagai penyediaan kayu bakar dan  gudang kayu konstruksi rumah serta pertambangan. Namun hal itu berubah setelah memasuki era industri. Hutan mulai difungsikan sebagai penghasil bahan baku kebutuhan-kebutuhan, seperti kertas, kayu lapis, bantalan kereta api. Bahkan sekarang hutan dibabat habis untuk pemekaran kota dan industri. Kerusakan ini terus berkembangan hingga menjadi sekarat sehingga di mana-mana terjadi banjir dan longsor. Tercatat bahwa pada beberapa tahun terakhir ini hutan Indonesia telah habis terbabat hingga 3,7 juta ha. Tidak mengeherankan jika pada tahun 2008 lalu Indonesia dianugerahi Certificate Guinnes World Records sebagai Perusak Hutan Tercepat di Dunia. sungguh memalukan, mau berbangga hati atau bermalu hati atas penghargaan tersebut.

Penulis: Mahasiswa STFT-Fajar Timur Abepura Papua.